PENETAPAN AHLI WARIS DAN PEMBAGIAN WARISAN

Abstract

Hukum kewarisan juga merupakan bagian dari Hukum Perdata,  dimana di Indonesia peraturan hukum bersifat pluralisme,  yaitu terdiri dari hukum islam, hukum perdata barat, dan hukum adat.  Dalam sistem Hukum Adat pembagian warisan tergantung pada struktur kekerabatan materilineal (ketrurunan ibu),  paterilineal ( keturunan ayah ) dan sistem kekerabatan bilateral atau parental (keturunan ibu dan ayah),  selain ketiga sistem kekerabatan tersebut dalam pembagian harta waris terdapat sistem yang bersifat individual,  kolektif,  serta mayorat.

Kepala Adat memiliki peran yang besar dalam penyelesaian perkawinan dalam masyarakat adat.  Dasar bagi kepala adat dalam memberikan suatu keputusan untuk sengketa kewarisan ini adalah berdasarkan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hukum adat dalam penyelesaian suatu penyelesaian sengketa perkawinan ini biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah,  dimana seluruh pihak yang terkait dalam sengketa kewarisan dikumpulkan menjadi satu dan ditanyakan mengenai perselisihan yang dialami olehnya.  Penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan hukum adat ini diharapkan memberi keadilan bagi kedua belah pihak dan mengembalikan keutuhan rumah tangga dari pasangan yang bersengketa tersebut