PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
The problem in writing is how the mechanism of drafting the law based on Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or regulations in force. The results showed that in the Ratification of the revision of the KPK Law, the community's opportunity to participate was still lacking so there was a lot of rejection everywhere, for this reason it was necessary for the government to prioritize community participation in drafting the bill in accordance with applicable regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Achmad Santosa, Mas, 2001. Good Governoon dan Hukum lingkungan, Jakarta: ICEL,
Asshiddiqie, Jimly, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, sekretariat jendral mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
Hestu Cipto Handoyo, B, 2014. Prinsip-prinsip legal drafting & desain naskah akademik, Cahaya Atma Pustaka
Ibrahim, Jhonny, 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: UMM Press
Kurniawan, Mahendra, dkk, 20017. Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1
Miharja, Marjan, 2019. Pengantar Ilmu Hukum, CV Peberbit Qiara Media, Jawa Timur, Cetakan Pertama
Rahardjo, Satjipto, 1998. Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Hasil Perubahan) Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah LN No 383 Tahun 2014 LN No. 182 TLN No.5568 Tahun 2014.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib BN No. 805 Tahun 2015.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional BN No.1124 Tahun 201
Nonet dan Selznick, Law and Society in Transition: 2011. Toward Rensponsive Law, dalam A. Ahsin Thohari, Reorientasi Fungsi legslasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Sodri Affandi dan Marjan Miharja, Akuntabilitas Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Mengawal Tata Kelola Pemerintahan Desa dan APB Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Pengetahuan; Discovery Vol. 4 No.02 Oktober 2019
Marjan Miharja, Demokrasi Indonesia di Tengah Perkembangan Teknologi Informasi, Jurnal Manajemen Sektor Publik, Volume 1, Nomor 1, September 2019
Akademisi UGM desak DPR hentikan pembahasan RUU KPK, dalam https://ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr-hentikan-pembahasan-ruu-kpk, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada jam 10.06 WIB.
Undang-undang KPK Minta Dibatalkan, Imparsial Beralasan Ini dalam https://fajar.co.id/2019/09/23/undang-undang-kpk-minta-dibatalkan-imparsial-beralasan-ini/, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pada jam 09.39 WIB.
Revisi UU KPK Kilat, DPR dan Presiden dianggap abaikan suara rakyat, dalam
DOI: https://doi.org/10.33758/mbi.v15i5.852
Refbacks
- There are currently no refbacks.
____________________________________________
MEDIA BINA ILMIAH
ISSN 1978-3787 (print) | 2615-3505( online)
Published by BINA PATRIA | Email: laloemipa@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats