KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA ( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)

Abstract

Penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Pasal 109 ayat (2) Undang – undang hukum acara pidana tidak memuat gangguan jiwa sebagai alasan penyidikan dapat dihentikan.Akan tetapi kenyataannya, Penyidik Polres Ende  menghentikan suatu perkara pidana dengan alasan-alasan selain dari ketentuan di atas.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/sosiologis  dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyidik Polres Ende Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Penyidik dalam menerbitkan SP3 dengan alasan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa adalah karena adanya kewenangan diskresi yang diatur di dalam KUHP , Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia dan didasarkan pada pertimbangan, Pertama: menggunakan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, Pasal 15 ayat (2) huruf k jo 16 ayat (1) huruf i dan ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002. , kedua: penilaian terhadap kasus yang dianggap tidak menimbulkan efek besar pada masyarakat, ketiga: banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh penyidik sehingga mengesampingkan perkara yang dianggap ringan . Mekanisme penghentian penyidikan dilakukan dengan cara melakukan gelar perkara secara terbatas dengan menghadirkan Kasat Reskrim, Kanit Penyidik , Kasi Propam, Kasi Vas, Kasubbagkum, pihak pelapor dan ahli Kata