ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah, dilihat dalam kinerjanya meningkatkan kemandirian desa. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh M.S. Grindle dimana mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada konten dan konteks implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian : 1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya. Yang tampak terlihat terdapat masalah-masalah : dokumen perencanaan, pengawasan, masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku pelaksana, masalah disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, masalah variable/ indicator untuk mengukur outcome (kemandiran desa), masalah kejelasan kewenangan, sehingga capaian pada tiap dimensi kemandirian desa belum optimal. Ketidakoptimalan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan kemandirian desa dilihat secara konten dan konteks kebijakan a) kepentingan yang dipengaruhi: keleluasaan desa dalam mengelola anggaran membutuhkan perlunya mengukur efisiensi program /kegiatan. b) type benefit, kegiatan lebih banyak mengarah ke infrastruktur dan belum optimal partisipasi warga, ini terjadi karena beberapa kesulitan. c) target perubahan yang diinginkan: perbedaan target menyebabkan pengendalian kebijakan yang panjang, system pengawasan belum optimal d) letak pengambilan keputusan: masih sebatas persepsi elit desa e) pelaksana program: terdapat TPK justru memperlihatkan ketidakmpuan desa membangun kesadaran kolektif masyarakat f) sumber daya yang dialokasikan : penggunaan teknologi dalam operasionalisasi Dana Desa belum optimal, tingkat pendidikan perangkat desa rata-rata SMA sederajat dan kepala dusun SMP sederajat g) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat: perbedaan ini menyebabkan terjadinya percampuran nilai dalam implementasi kebijakan yang melahirkan legalistic manipulative. h) karakteristik rezim dan institusi: terdapat praktik feodalistik, kapitalistik dalam afiliasi politik dan manjemen pemerintahan desa i) kepatuhan dan responsivitas : terdapat hubungan antara kepatuhan dengan transparansi kegiatan, kepatuhan dengan konsistensi pelaksana kebijakan, dan hubungan natara kepatuhan dengan komitmen.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abidin, Muhammad Zainul, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol 6 No.1, 2015 Judul Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam mendukung Kebijakan Dana desa.
BPS. 2015. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2015. Mataram: CV. Maharani.
Buku saku Dana Desa tahun 2017
C. F. Strong. 1960. Modern Political Constitution, An Introduction to Comparative Study of their History and Excisting From. London: Sidwich and Jackson Ltd.
Chasanah, Khuswatun, R., Slamet dan Kurniasih, Denok. 2017. Implementasi Dana Desa. Vol 3 No.2 Desember 2017.
Danial dan Wasriah. 2018. Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
Dinas PMD Kab. Lombok Tengah , 2017.
Gayatri. 2007. Sosiologi pariwisata. Yogyakarta: andi offset
H.A Brasz. 1975. Inleiding tot de Bestuurswetenschap, Vuga Boekerij
Hoessein, Bhenyamin. 2000. ”Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat
dengan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Bisnis & Birokrasi No.1/Vol.1/Juli.
Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsyster (New York: Oxford University Press.
https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html, diakses oktober 2018)
Inten Meutia Liliana. 2017. Pengelolaan keuangan desa. Vol. 8 No.2 Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
Mac Iver.1947. The web of government dalam dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramdedia Pustaka Utama.
Mas‟oed, Mochtar. Politik Birokrasi dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)45 John D. Montgomery, “When Local Paricipation Help”, Journal of Policy Analysis and Management Vol. 3 No. 1 (Autumn, 1983): 90. Dari Jstor Databases (diakses tanggal 6 Juni 2012).
Mazmanian, Daniel H., dan Paul A.Sabatier. 1979. Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.
Muhlis, Hamdi. 2014. Kebijakan Publik, proses analisis dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ndraha, Taliziduhu. 2011. Keybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No1 Tahun 2015 Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 Pembangunan Kawasan Perdesaan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No 21 Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas DD Tahun 2018
Pierre, Jon dan B. Guy Peters. 2000. Governance, Politics and The State. London:Macmillan Press LTD
Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PolGov JPP UGM hal. 57.
Smith, Thomas B., “The Policy Implementation Process” Policy Science Vol 4, No. 2 (June : 1998. Published by: Springer collaborated with Jstor, http://www.jstor.org/stable/4531525 (diakses tanggal 2 Juni 2018)
Suyanto, Bagong. 1996. Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan. Yogyakarta: Aditya Media
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015
Wahab, Abdul.,Solichin. 2004. Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya. Malang: Universitas Brawijaya.
Wahab, Abdul.,Solichin. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya. Malang: Universitas Brawijaya.
DOI: https://doi.org/10.33758/mbi.v14i1.280
Refbacks
- There are currently no refbacks.
____________________________________________
MEDIA BINA ILMIAH
ISSN 1978-3787 (print) | 2615-3505( online)
Published by BINA PATRIA | Email: laloemipa@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats