ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NTB

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah, dilihat dalam kinerjanya  meningkatkan kemandirian desa. Teori yang dijadikan acuan utama dalam penelitian ini yaitu teori tentang implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh M.S. Grindle dimana mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat pada konten dan konteks implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus). Penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,  observasi, dan teknik dokumentasi. Adapun hasil penelitian : 1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya. Yang tampak terlihat terdapat masalah-masalah :  dokumen perencanaan, pengawasan, masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku pelaksana, masalah disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, masalah variable/ indicator untuk mengukur outcome (kemandiran desa), masalah kejelasan kewenangan, sehingga capaian pada tiap dimensi kemandirian desa belum optimal. Ketidakoptimalan kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan kemandirian desa dilihat secara  konten dan konteks kebijakan a) kepentingan yang dipengaruhi: keleluasaan desa dalam mengelola anggaran membutuhkan perlunya mengukur efisiensi program /kegiatan. b) type benefit, kegiatan lebih banyak mengarah ke infrastruktur dan belum optimal partisipasi warga, ini terjadi karena beberapa kesulitan. c) target perubahan yang diinginkan: perbedaan target menyebabkan pengendalian kebijakan yang panjang, system pengawasan belum optimal d) letak pengambilan keputusan: masih sebatas persepsi elit desa e) pelaksana program: terdapat TPK  justru memperlihatkan ketidakmpuan desa membangun kesadaran kolektif masyarakat f) sumber daya yang dialokasikan : penggunaan teknologi dalam operasionalisasi Dana Desa belum optimal, tingkat pendidikan perangkat desa rata-rata SMA sederajat dan kepala dusun SMP sederajat  g) kekuasaan, kepentingan  dan strategi aktor yang terlibat: perbedaan ini menyebabkan terjadinya percampuran nilai dalam implementasi kebijakan yang melahirkan legalistic manipulative. h) karakteristik rezim dan institusi: terdapat praktik feodalistik, kapitalistik dalam afiliasi politik dan  manjemen pemerintahan desa i) kepatuhan dan responsivitas : terdapat hubungan antara kepatuhan dengan transparansi kegiatan, kepatuhan dengan konsistensi pelaksana kebijakan, dan hubungan natara kepatuhan dengan komitmen.