PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Abstract

Sejak 2015, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi fokus KPK untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk menjamin terwujudnya Good Government Governance. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, usulan perencanaan untuk RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan tokoh masyarakat seringkali hanya seremonial, karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana metode pengelolaan keuangan desa. Atas dasar tersebut, peneliti mengambil Desa Aikmel Utara yang pada tahun 2016 Desa Aikmel Utara sudah  menjadi Desa Terbaik Se-NTB, dan Desa Prospektif Terbaik di Pulau Lombok, untuk mengetahui fenomena partisipasi masyarakat di desa ini. Berdasarkan penelusuran data, tahap partisipasi di Desa Aikmel Utara berada pada tingkat ketiga, yaitu pada tingkat “Partisipasi Simbolik” pada tahapan adanya pemberian informasi. Namun untuk mencapai tingkat tahap konsultasi (tingkat keempat), informasi yang diberikan melalui website banyak kurang terjangkau, karena anggaran pengembangan dan pemeliharaan web hosting yang minimal, ditambah faktor tingkat pendidikan dan usia tokoh masyarakat dan BPD yang berperan dalam musyawarah. Oleh karena itu, bukti fisik umumnya digunakan untuk memberikan usulan bagi pembangunan dan program berikutnya. Dalam hal transparansi, transparansi perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Proses perencanaan dan pelaksanaan sudah cukup melibatkan masyarakat, karena usulan-usulan dari masyarakat yang akan dipertimbangkan dan yang akan masuk dalam RKPDes.