IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN TOLITOLI

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 18 tentang  Penaggulangan Bencan. Undang-undang tersebut, bahwa pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan adanya kebijakan tersebut maka dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Badan Penganggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, teori analisis yang digunakan adalah teori Edward III dengan empat indikator yaitu: Kominikasi, Sumber Daya, Disposisi atau sikap pelakasana dan Struktur birokrasi pelaksana distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator Komunikasi, Pemerintah Kelurahan melakukan sosialisasi  langsung di lingkungan masyarakat, namun kegiatan-kegiatan Mitigasi Bencana jarang dilakukan, selama 3 tahun terakhir hanya dilakukan 2 kali, dan pelakasaannya tidak maksimal, dari indikator Sumber Daya belum optimal, hal ini ditandai dengan belum memadainya ketersediaan sumber daya terutama jumlah dan mutu sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana kebijakan penggulangan bencana itu sendiri, dan juga sumber daya pelengkap fasilitas yang tersedia karena terbatasnya dana, sedangkan dari indikator disposisi atau sikap pelaksana masih rendahnya pelaksanaan mitigasi bencana di Kelurahan tuwelei secara sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan belum dapat diwujudkan sepenuhnya, dan indikator terakhir yaitu Struktur birokrasi pelaksana distribusi tidak memiliki lembaga dan SOP yang dapat di gunakan sebagai tempat dan acuan dalam melakukan penaggulangan bencana, sehingga menyebabkan penyebaran dan tanggung jawab yang melebar sehingga menimbulkan keselahan pahaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya.